Warginet, pernah kepikiran nggak sih kalau sistem pemilu kita dirombak dikit? Gimana kalau presiden tetap dipilih rakyat secara langsung, tapi wakilnya enggak ikut-ikutan? Malah dipilih MPR aja gitu.
Nah, usulan ini bukan sekadar wacana iseng, tapi datang dari tokoh berat: Prof Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Yuk kita ulik lebih dalam, siapa tahu ini jadi terobosan buat bersihin dapur politik dari aroma transaksional yang makin membabi buta!
Wapres Bukan Lagi Hasil Dagang Sapi?
Dalam usulannya, Prof Jimly punya ide yang cukup nyentrik tapi menarik buat dipikirin bareng. Menurut dia, pemilihan presiden tetap di tangan rakyat, tapi urusan wakil presiden? Biar MPR aja yang mutusin. Dengan begini, presiden bisa lebih bebas milih tandem kerja yang sevisi dan sepemahaman, bukan karena “harus jaga koalisi” atau “biar partai A senang”.
“Jadi orang yang dia sepakati, orang yang dia percaya. Jadi jangan orang lain karena negosiasi politik, karena tekanan politik, karena macam-macam,” kata Jimly dalam sebuah forum diskusi.
Sistem Alternatif yang Diadopsi dari Negara Lain
Mengutip dari pemberitaan faktacilegon.com (13/06/2025), usulan ini disampaikan Prof Jimly dalam diskusi bertajuk "Menimbang Amandemen Konstitusi" di Jakarta Selatan. “Biar capresnya banyak, dan yang kedua, biar dia kuat, dia (presiden) dipilih langsung oleh rakyat. Wakilnya enggak usah, wakilnya dipilih oleh MPR saja,” tegas Jimly.
Kalau melihat ke luar negeri, menurut Jimly, Rusia dan Perancis sudah lebih dulu punya sistem serupa. “Rusia, Perancis, sama. Presidennya cuma satu. Tapi setelah dia terpilih, dia mengajukan Perdana Menteri calonnya ke Parlemen,” jelasnya.
Bedanya, Indonesia tetap mempertahankan posisi wapres, tapi pemilihannya digeser ke tangan MPR. “Sedangkan di kita yang saya maksud, enggak begitu. Dia tetap wakil presiden cuma mekanisme pemilihannya saja oleh MPR,” tambahnya lagi.
Demokrasi yang Lebih Bersih atau Panggung Baru Transaksi?
Gagasannya memang terasa segar, apalagi kalau tujuannya ingin meminimalisir 'dapur gelap' politik. Tapi masalahnya, apakah MPR betul-betul steril dari lobi-lobi dan transaksi kursi kekuasaan? Jangan-jangan yang terjadi cuma mindahin pasar politik dari rakyat ke elite parlemen?
Sistem pemilu kita sudah terlalu lama terjebak kompromi dan hitung-hitungan politik. Pasangan capres-cawapres pun seringkali bukan soal chemistry, tapi soal kepentingan. Dalam hal ini, usulan Jimly sebenarnya bisa jadi pintu masuk buat reformasi demokrasi yang lebih substantif.
Apakah Ini Solusi untuk Demokrasi yang Lebih Baik?
Membiarkan MPR memilih wapres, dengan catatan presiden tetap mengajukan nama, bisa memberi ruang untuk kerja sama eksekutif yang lebih solid dan bersih dari tekanan partai. Tapi tetap saja, dibutuhkan kontrol dan transparansi penuh agar tidak jadi ‘lahan baru’ bagi para pelobi dan calo kekuasaan.
Apakah ini cara yang efektif untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik? Bisa iya, bisa juga tidak. Semua tergantung pada bagaimana sistem ini diatur, diawasi, dan dijalankan. Jangan sampai niat membersihkan justru malah menambah noda di wajah demokrasi kita yang sudah penuh tambalan.
Sumber: Berita Fakta Politik
0Komentar
Jangan lupa kasih komentar yaaa :D