Wali Kota Bandung Belum Bisa Pastikan THR PPPK Paruh Waktu, Netizen: Gaji Maret Aja Dibayar April

Wali Kota Bandung, Farhan, hingga saat ini belum dapat memberikan kepastian mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Farhan Masih Menghitung dan Koordinasi dengan Provinsi

Dalam sebuah wawancara yang diunggah di akun Instagram RepublikaJabar, Farhan menjelaskan bahwa pihaknya masih perlu melakukan perhitungan dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta pusat sebelum dapat memberi keputusan lanjut. 

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada sekitar 8.000 PPPK paruh waktu yang masih menanti kepastian THR.

Pemprov Jabar Pastikan Cairkan THR PPPK PW

Suara dari Pegawai PPPK Pemkot Bandung

Menanggapi situasi ini, banyak netizen yang meluapkan kekecewaannya di media sosial. Akun @ika_suhaediah menulis, "Cuman pindah status saja, kerja di tempat yang sama dan udah belasan tahun piraku ga dapet THR Pak @hmfarhanbdg .... Tunjangan ga dapet, jasa disesuaikan tmt pw, pembayaran diperhitungkan tp kenapa beban kerja ga pernah diperhitungkan 😣... Duh memang ikhlas itu sulit...." Komentar ini mencerminkan rasa frustasi yang dirasakan oleh banyak PPPK paruh waktu yang merasa terabaikan.

Ternyata, Gaji Maret Pun Belum Cair

Lebih lanjut, akun @melitawida juga mengungkapkan kekhawatirannya, "Gaji bulan Maret pun akan dibayarkan di bulan April. Mana bulan puasa dan mau lebaran.. saya gak berharap muluk2 pak tp saya harap gajian rutin tiap bulan dikasihkan jangan kyk gini terus 😢 kami manusia yg punya keluarga dan ada yg harus kami nafkahi 😭." Keresahan ini semakin meningkat menjelang bulan Ramadan, di mana kebutuhan akan THR menjadi sangat mendesak.

Seruan Skeptis Netizen

Namun, tidak semua komentar bernada negatif. Akun @f_zri18 memberikan pandangan yang lebih optimis dengan menyebut, "Provinsi Jabar udah aman tuh pak P3K PWnya dapet THR," yang menunjukkan bahwa ada harapan dari beberapa daerah lain. 

Meski demikian, banyak yang merasa kurang puas dengan proses yang berlangsung. Akun @upiw256 mempertanyakan, "Aturan tidak ada naha lain nyieun aturan atuh DPRD atau DPR teh ker kieu," menyoroti kurangnya antisipasi pemerintah dalam tatanan regulasi yang memperhatikan nasib PPPK paruh waktu.

Di tengah berbagai komentar yang beredar, Wali Kota Bandung diharapkan dapat segera memberikan kepastian mengenai THR bagi PPPK paruh waktu. 

Situasi ini menjadi sorotan penting, mengingat banyaknya pekerja yang bergantung pada THR untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka menjelang hari raya.