“Kami setujui bankeu Rp 1,7 triliun dengan alasan akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat oleh pemkab dan pemkot,” ujar Mang Ono melalui saluran telepon, Jumat (9/5/2025). Bahkan, alokasi ini sudah ditetapkan dalam Perda 14/2024 tentang APBD Jabar Tahun Anggaran 2025.
Kenapa Pemangkasan Bankeu Ini Jadi Sorotan?
Mang Ono menilai alasan efisiensi keuangan yang dikemukakan Gubernur Dedi Mulyadi tidak masuk akal. Ia menjelaskan bahwa efisiensi yang dimaksud dalam Instruksi Presiden 1/2025 dan Surat Edaran Mendagri 900/833 justru bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Jadi, jika dua hari lalu ada Musrenbang untuk program 2026 di Cirebon, itu hanyalah seremonial. Benarkan dulu formasi APBD tahun ini yang telah diubah oleh eksekutif,” tambah Mang Ono. Ia juga mengaku kecewa dengan sindiran Gubernur kepada DPRD yang menyebut pembahasan program gubernur akan memakan waktu lama dan panjang.
Kritik Tajam Mang Ono terhadap Gubernur Dedi Mulyadi
Menurut Mang Ono, pemangkasan bankeu ini membuat para bupati dan wali kota terbebani karena anggaran yang sudah dibahas bersama rakyat Jawa Barat dicoret sepihak oleh eksekutif tanpa melibatkan DPRD. Contohnya, Kabupaten Cirebon yang semula mendapat Rp 143 miliar kini hanya Rp 24 miliar, dan Kabupaten Garut dari Rp 189 miliar menjadi Rp 38 miliar.
“Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret anggaran yang sebelumnya sudah dibahas dengan melibatkan rakyat Jabar,” tegasnya. Kritik ini juga didukung oleh anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, yang menegaskan bahwa pemerintahan daerah harus berjalan sesuai sistem, bukan seperti kerajaan.
“Pemerintahan ini punya sistem, bukan kerajaan,” ujar Rafael. Ia meminta klarifikasi dari Gubernur terkait tidak dilibatkannya DPRD dalam merumuskan program kerja.
Gimana Pandangan Sobat Unfold?
Jadi, Sobat Unfold, inti permasalahan yang diangkat oleh Mang Ono adalah soal transparansi dan keterlibatan DPRD dalam pengambilan keputusan anggaran yang berdampak langsung pada layanan publik di Jawa Barat. Menurutnya, pemangkasan bankeu yang signifikan ini memicu kekhawatiran akan berkurangnya kualitas pembangunan dan pelayanan yang sudah direncanakan bersama.
Kalau menurut sobat Unfold, gimana?
Sumber: republika.co.id
0Komentar
Jangan lupa kasih komentar yaaa :D