Berbagai Respon Warga Bandung Perihal KB Jadi Syarat Menerima Bansos

"Karena di kita kan udah seringnya KB di perempuan. Bukan bermaksud diskriminasi, tapi urusan kesehatan kan enggak ada yang tahu. Selama ini yang kita tahu itu KB kebanyakan di perempuan, kalau di laki-laki masih jarang," ujar Toni. Toni juga menyoroti kondisi ekonomi warga kurang mampu yang menjadikan bansos sebagai andalan hidup sehari-hari.

Ia menilai bahwa kendala biaya sering menjadi alasan mengapa banyak yang belum mengikuti KB. "Dibanding bayar buat KB, mending buat makan sehari-harinya," tambahnya. Selain itu, Toni menyarankan agar pemerintah lebih fokus mengevaluasi daftar penerima bansos yang selama ini dianggap banyak salah sasaran. Menurutnya, masih ada warga yang sudah mampu tapi tetap menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan seperti janda tua belum mendapatkan.

Dewi, pedagang warung kelontong di Bandung, juga menyatakan dukungannya asalkan bansos tepat sasaran. "Bagus-bagus aja sih buat saya mah. Yang penting emang tepat sasaran. Jangan sampai yang udah mampu maleh dapet bantuan, biar adil ke masyarakatnya," katanya.

Kebijakan Out of the Box Gubernur Dedi Mulyadi untuk Kemajuan Jawa Barat

Sobat Unfold, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa berbagai program bantuan dari Pemprov Jabar, seperti pemasangan jaringan listrik, beasiswa anak, hingga bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), akan disertai syarat wajib KB.

"Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh, tapi ibunya di-KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu," ujar Dedi.

Dedi menekankan pentingnya peran pria dalam program KB. Selama ini, beban reproduksi seringkali hanya ditanggung perempuan. Menurutnya, sudah saatnya laki-laki mengambil peran aktif dalam perencanaan keluarga. "Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi," tegas Dedi.

Ia juga menambahkan bahwa laki-laki harus menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk dalam pengendalian jumlah anak. "Kalau suaminya nggak mampu lagi membesarkan (anak-anaknya), maka dia gagal menjadi seorang suami," katanya blak-blakan.

Kedepan, kebijakan ini akan terintegrasi dengan sistem data kependudukan, sehingga status KB akan menjadi syarat mutlak sebelum bansos disalurkan. "Data itu saya ingin sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Ketika kami menurunkan bantuan, sudah KB, bantu. Belum? KB dulu," pungkas Dedi.

Kebijakan Baru yang Memerlukan Adaptasi Masyarakat

Sobat Unfold, kebijakan unik dan out of the box dari Gubernur Jawa Barat ini memang menuntut kita semua untuk terbiasa dengan cara-cara baru demi kemajuan bersama. Meski menuai pro dan kontra, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi dengan pendekatan yang berbeda. Mari kita dukung agar kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran demi masa depan Jawa Barat yang lebih baik.

Sumber: detik.com