Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung yang mempertimbangkan untuk mencegah Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ke luar negeri menandakan sesuatu yang jauh lebih serius dari sekadar pemeriksaan.
Sinyal Bahwa Erwin Tak Sebatas Saksi?
Seperti yang diberitakan oleh cnnindonesia.com (31/10/2025), Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan pencegahan ke luar negeri terhadap Erwin.
Langkah ini jelas bukan prosedur biasa. Pencegahan umumnya dilakukan terhadap pihak yang dikhawatirkan akan menghindar dari proses hukum, atau punya posisi penting dalam rantai kasus yang sedang diusut.
Pertanyaan besar pun muncul di publik: kenapa seorang Wakil Wali Kota harus dicegah ke luar negeri kalau dia benar-benar tidak terlibat?
Indikasi ini memperkuat dugaan bahwa penyidik mulai melihat arah baru dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Pemeriksaan 7 Jam dan Bukti yang Terus Bertambah
Pada pemberitaan sebelumnya, Erwin telah menjalani pemeriksaan maraton selama tujuh jam di kantor Kejari Kota Bandung. Tim penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lain dan menggeledah beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen serta alat bukti elektronik yang disebut berkaitan langsung dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Pemeriksaan intensif ini menunjukkan arah penyelidikan yang semakin tajam. Langkah penyitaan dokumen digital pun menjadi sinyal bahwa penyidik mulai membidik struktur kekuasaan yang lebih dalam, bukan lagi individu pelaksana teknis. Ketika semua bukti mulai tersambung, bayangan keterlibatan pejabat tinggi makin sulit dihindari.
Sebelumnya Wali Kota Lalu ke Sekda, Kini Wakilnya?
Bandung tampaknya sedang terjebak dalam siklus korupsi tanpa akhir. Mantan Wali Kota Bandung sebelumnya sudah dijerat kasus korupsi dan digantikan oleh Sekda.
Namun ironisnya, Sekda yang naik menggantikannya sebagai Plt juga terseret kasus serupa. Kini giliran Wakil Wali Kota yang mulai disorot oleh Kejari.
Pola ini memunculkan pertanyaan getir: apakah jabatan di Balai Kota Bandung kini seperti antrean menuju meja penyidikan?
Kasus demi kasus yang menyeret pejabat tinggi memperlihatkan bahwa penyakitnya bukan pada individunya saja, tapi sudah menular ke seluruh sistem birokrasi.
Keterpurukan moral ini menjadi cermin buram tata kelola pemerintahan. Rakyat melihat, dan mereka mulai lelah. Tiap kali ada janji reformasi, selalu berakhir dengan penangkapan baru.
Sementara harapan publik untuk punya pemimpin yang bersih seolah terus kandas di tangan kepentingan pribadi dan kerakusan jabatan.
Potensi Krisis Integritas dan Hilangnya Kepercayaan Publik
Kalau ditarik ke akar, ini bukan lagi sekadar urusan hukum, ini soal moral dan integritas. Pengawasan internal di tubuh pemerintahan Bandung seolah tak punya taring. Mekanisme kontrol gagal bekerja, dan budaya “asal aman” menjelma jadi pembenaran tak tertulis di kalangan pejabatnya.
Bandung, yang dulu dikenal dengan citra kreatif dan modern, kini justru jadi headline karena korupsi beruntun. Bila pencegahan ke luar negeri ini benar-benar diterapkan, itu bukan sekadar simbol kehati-hatian hukum, tapi juga tanda bahwa kepercayaan publik sudah di titik nadir.
Warga Bandung berhak bertanya, apa arti pelayanan publik kalau yang duduk di kursi kekuasaan justru sibuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum?
Saatnya pemerintah kota berhenti menutup luka dengan janji. Karena yang dibutuhkan bukan pergantian pejabat, tapi pembenahan budaya kekuasaan. Karena kalau sistemnya tetap bobrok, siapa pun yang naik, ujungnya akan sama, terjerat kasus dan kehilangan muka di hadapan rakyat.
Referensi:
- cnnindonesia.com – 31/10/2025
0Komentar
Jangan lupa kasih komentar yaaa :D