Banjir Sumatera Renggut Nyaris 1000 Nyawa, WALHI Desak Pemerintah dan Korporasi Bertanggung Jawab

Tragedi banjir di Sumatera telah menelan korban jiwa yang memilukan, mencapai angka nyaris seribu orang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menuding pemerintah dan korporasi perusak lingkungan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Jumlah Korban Jiwa yang Mengkhawatirkan

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 916 jiwa meninggal dunia pasca bencana di Sumatera. Angka ini menunjukkan skala dampak bencana yang sangat serius dan memilukan. Seperti yang diberitakan oleh radarbandung.id (06/12/2025), jumlah korban terus bertambah akibat peristiwa ekologis ini.

WALHI Desak Pemerintah dan Korporasi Biang Keladi

Direktur WALHI Sumatera Barat, Wengki Purwanto, menegaskan bahwa pemerintah dan korporasi harus bertanggung jawab penuh. Eksploitasi kawasan hutan di Sumatera seolah dibiarkan, baik oleh perusahaan berizin maupun tanpa izin. Praktik ini berakibat pada bencana ekologis yang merenggut banyak nyawa tak berdosa.

Kegagalan Pengawasan dan Mitigasi Bencana

Menurut Wengki, pemerintah telah gagal menjalankan tugas pengawasan terhadap korporasi. Baik perusahaan legal maupun ilegal yang merusak lingkungan luput dari pengawasan ketat. Pemerintah juga dianggap lalai dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana, serta minim antisipasi dan mitigasi. Padahal, bencana ekologis seperti banjir dan longsor merupakan ancaman paling sering terjadi di Sumatera.

Fenomena Cuci Tangan Pasca Bencana

Ketika bencana dahsyat terjadi, yang muncul justru upaya saling cuci tangan alih-alih mengambil tanggung jawab. Pihak-pihak terkait saling melempar kesalahan, bahkan terkait isu perizinan. Wengki menyayangkan sikap pemerintah yang gagal memahami akar masalah bencana. Bencana ekologis di Sumatera merupakan akumulasi krisis ekologi yang sudah lama terjadi.